Surat Terbuka KalamTV: Setop Arogansi, Google Indonesia Harus Tunduk pada Konstitusi RI Bukan Mendukung Penjajahan Zionis

SUARABERITAINDONESIA.COM

BOGOR- Media KalamTV mengeluarkan surat terbuka untuk Google Indonesia pada Rabu (11/6/2025) karena kanalnya dihapus pada Ahad lalu (1/6), alasan Youtube menghapus karena dianggap terkait organisasi kriminal dengan kekerasan.

Tim KalamTV menilai alasan tersebut tidak berdasar dan mengada-ada, pasalnya selama ini kegiatan KalamTV hanya meliput kegiatan majelis taklim, dan konten dakwah yang ditayangkan tidak ada hubungannya dengan yang dituduhkan.

"Kami menduga kuat bahwa penutupan channel ini terkait dengan konten video yang bertemakan dukungan untuk Palestina, karena sebelumnya, sejumlah video bertemakan Palestina itu dihapus oleh Youtube," ujar Pimpinan KalamTV Otto Ahmad Gozali dalam surat terbukanya.

Menurut Otto, tindakan Youtube tersebut jelas berlebihan, arogan dan bermaksud membungkam freedom of speech yang dijamin oleh konstitusi Republik Indonesia (RI).

Oleh karena itu, pihaknya berharap melalui surat terbuka Channel KalamTV yang sudah menayangkan ribuan video dakwah selama ini bisa dikembalikan, dan aturan yang menghalangi kebebasan berpendapat/berekspresi bisa diperbaiki sehingga tidak ada lagi channel Youtube yang dihapus karena menyampaikan kebenaran, khususnya pembelaan terhadap Palestina,

Berikut isi surat terbuka KalamTV:

Setop Arogansi, Google Indonesia Harus Tunduk pada Konstitusi RI Bukan Mendukung Penjajahan Zionis

Pada hari Minggu, (1/6/2025) kami menerima kabar bahwa channel Youtube kami KalamTV (https://www.youtube.com/@KalamTVOfficial) dihapus oleh Youtube pada pukul 16.00 WIB. Alasannya sangat tidak berdasar, yaitu tidak mengikuti kebijakan tentang organisasi kriminal dengan kekerasan. Awalnya kami diberikan kesempatan banding, namun jawabannya tetap sepihak bahwa channel KalamTV tidak akan ditampilkan kembali di Youtube karena melanggar kebijakan mereka yaitu terkait organisasi kriminal dengan kekerasan. Penghapusan channel ini adalah untuk kedua kalinya setelah pada 2019 lalu dimana KalamTV juga mengalami hal serupa, dihapus tanpa tahu kesalahannya.

KalamTV adalah komunitas yang legal dan telah terdaftar dalam bentuk yayasan dan dibina oleh Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof. Dr. KH Didin Hafidhuddin MS, seorang ulama yang telah lama berkiprah di lembaga keagamaan tertinggi di Republik Indonesia. Sejak 2016 lalu, KalamTV sudah memproduksi ribuan video dakwah hasil liputan dari puluhan majelis taklim. Narasumber yang mengisi di semua majelis taklim yang diliput KalamTV juga jelas adalah tokoh agama yang dikenal luas integritas dan kredibilitasnya, bahkan banyak juga publik figur yang memberikan inspirasi kebaikan untuk masyarakat. Dan sepanjang perjalanannya, KalamTV tidak pernah sedikit pun tersangkut dengan perbuatan kriminal sebagaimana dituduhkan.

Oleh karena itu, alasan menutup channel KalamTV karena dianggap organisasi kriminal adalah sebuah fitnah dan mengada-ada. Kami menduga kuat bahwa penutupan channel ini terkait dengan konten video yang bertemakan dukungan untuk Palestina, karena sebelumnya, sejumlah video bertemakan Palestina itu dihapus oleh Youtube.

Dengan demikian, tindakan Google ini jelas berlebihan, arogan dan bermaksud membungkam freedom of speech yang dijamin oleh konstitusi RI. Berkaitan dengan hal itu, kami menyatakan surat terbuka sebagai berikut:

Sikap kami dan juga mayoritas rakyat Indonesia sesuai dengan konstitusi NKRI dalam mukaddimah UUD 45 dinyatakan bahwa: "Segala bentuk penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan." Pemerintah RI sejak proklamasi 1945 hingga kini juga masih konsisten menyuarakan kemerdekaan bangsa Palestina dan mengecam pendudukan entitas Israel di atas tanah Palestina sejak tahun 1948.

Sikap kami juga sejalan dengan komunitas internasional dalam 19 bulan terakhir ini yang terus menerus menyatakan kecamannya atas agresi dan genosida yang dilakukan Israel atas rakyat Palestina di Gaza sebagaimana putusan Mahkamah Pidana Internasional atau International Court Justice (ICJ) yang mengabulkan gugatan negara Afrika Selatan (26/1/2024), juga fatwa terbaru dari ICJ (19/7/2024) bahwa pendudukan Israel atas tanah Palestina adalah ilegal dan mereka harus angkat kaki dari wilayah itu demi tegaknya keadilan dan perdamaian dunia yang abadi, sebagaimana amanat konstitusi RI di mukaddimah-nya.

PT Google Indonesia adalah badan usaha yang berbadan hukum beroperasi di wilayah Republik Indonesia, sudah seharusnya dan wajib tunduk kepada konstitusi RI dan hukum internasional itu. Konten-konten kami tentang Palestina adalah bentuk edukasi publik untuk memperkuat kesadaran konstitusi bagi rakyat Indonesia yang menentang segala bentuk penjajahan asing.

Konten kami sangat jelas selaras dengan pedoman komunitas internasional, organisasi internasional dan hukum internasional yang mengecam penjajah Israel. Presiden RI dan Kementerian Luar Negeri RI juga telah menyatakan kecaman keras atas genosida di Gaza dan tidak bisa ditoleransi. Jadi sudah sewajarnya Google Indonesia memberikan kebebasan berpendapat dan berekspresi sesuai pedoman yang dianut dan dijamin di wilayah NKRI ini, bukan malah membungkam dan memberangus freedom of speech terkait persoalan Palestina di media sosial. Sangat aneh dan tidak masuk akal, perusahaan yang mencari keuntungan di Indonesia tapi melanggar konstitusi dan hukum nasional Indonesia.

Konten yang kami produksi telah sesuai dengan aspirasi dan nurani masyarakat dunia lintas negara, lintas agama, lintas suku bangsa dan lintas budaya. Justru tindakan Google Indonesia itulah yang telah melanggar konstitusi RI dan pedoman organisasi internasional yang mengakui hak bangsa Palestina untuk merdeka, memiliki tanah airnya kembali dan ibukota Jerussalem sebagai kota yang terbuka bagi pemeluk 3 agama (Yahudi, Kristiani dan Islam) tanpa diskriminasi dan persekusi, hidup damai berdampingan sebagaimana dijamin oleh pedoman 3 agama dan hukum internasional.

Kami berharap channel KalamTV bisa dikembalikan dan aturan yang membungkam freedom of speech bisa diperbaiki sehingga tidak ada lagi channel-channel lain yang ditutup karena menyuarakan kebenaran, khususnya pembelaan terhadap Palestina.

Demikian surat terbuka ini kami sampaikan. Semoga diperhatikan oleh pihak-pihak terkait.

Bogor, 11 Juni 2024

Ir. Otto Ahmad Gozali

Pemimpin Umum KalamTV