Penangkapan Eks Petinggi BGN: AJNI Desak Evaluasi Total Dapur Dan SPPG Di Kabupaten Bogor

SUARABERITAINDONESIA.COM

BOGOR-Gelombang penangkapan para mantan petinggi Badan Gizi Nasional (BGN) memicu kritik tajam dari berbagai elemen masyarakat.

Asosiasi Jurnalis Nusantara Indonesia (AJNI) menilai momentum ini harus menjadi titik balik pembenaran tata kelola program, khususnya di tingkat daerah. ( 04/06/2026)

Ketua Harian DPP AJNI, H.A. Yusup, menegaskan bahwa proses hukum yang sedang berjalan tidak boleh berhenti pada penangkapan individu.

Ia mendesak pemerintah untuk melakukan audit dan evaluasi total terhadap seluruh fasilitas produksi yang terlibat.

"Setiap DAPUR dan SPPG wajib dievaluasi secara keseluruhan agar semuanya terang benderang, terutama di wilayah Kabupaten Bogor," ujar H.A Yusup dalam pernyataan tertulisnya.

Sinyalemen Kepemilikan Anggota DPRD.

Kritik AJNI bukan tanpa alasan. Lembaga ini mengendus adanya indikasi konflik kepentingan yang kuat dalam pelaksanaan program di lapangan.

AJNI mensinyalir bahwa sejumlah fasilitas dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kabupaten Bogor diduga kuat dimiliki atau dikendalikan oleh oknum anggota DPRD Kabupaten Bogor.

Kondisi ini dikhawatirkan memicu praktik monopoli, penurunan kualitas gizi, hingga potensi tindak pidana korupsi yang sistemik di tingkat legislatif daerah.

Menurut Yusup, keterlibatan pejabat publik dalam pusaran bisnis program negara ini harus diusut tuntas.

Kawal Sampai Tuntas

AJNI menyatakan berkomitmen penuh untuk memantau perkembangan kasus ini secara objektif.

Pengawasan ketat akan terus dilakukan, baik terhadap proses hukum para eks petinggi BGN maupun investigasi dugaan keterlibatan aktor-aktor politik lokal di Bogor .

"Kawal terus sampai tuntas," pungkas H.A Yusup menutup statemen kritisnya.

(Red)