Ali Wongso Desak Presiden Prabowo Bersihkan Kabinet dari “Political Decay”

SUARABERITAINDONESIA.COM

JAKARTA - Ketua Umum Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), Ir. Ali Wongso Sinaga, menyatakan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil langkah berani mengevaluasi dan merombak kabinet yang dinilai mulai terjangkit gejala political decay atau “pembusukan politik dari dalam”. (17/09/2025)

Pernyataan tersebut disampaikan politisi senior Partai Golkar itu saat diwawancarai sejumlah media di Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Ali Wongso menegaskan bahwa political decay bukan sekadar isu politik, tetapi ancaman serius terhadap efektivitas pemerintahan serta kepercayaan rakyat.

“Jika political decay berhasil, maka Presiden bisa jatuh dan negara akan chaos. Itu tidak boleh terjadi,” ujarnya.

Menurutnya, Presiden Prabowo sejak awal telah menegaskan tekad meninggalkan warisan besar berupa Indonesia yang kuat, adil, dan berdaulat. Oleh karena itu, kata dia, wajar jika Presiden mengevaluasi bahkan mengganti menteri yang terbukti melakukan blunder, terjebak rutinitas birokrasi, atau berpihak pada kepentingan sempit.

“Itu bukan kelemahan, melainkan bukti kekuatan Presiden,” tambah Ali Wongso.

Ali Wongso mencontohkan sejumlah kebijakan menteri yang menimbulkan keresahan publik dan dapat dikategorikan sebagai bagian dari political decay. Di antaranya:

Rencana relokasi empat pulau di Aceh,

Pembiaran perizinan tambang nikel di Raja Ampat,

Kisruh distribusi LPG 3 kg,

Ancaman blokir rekening bank pasif,

Wacana penyitaan tanah rakyat terlantar,

Kebijakan transfer daerah yang memicu kenaikan PBB,

Hingga polemik penegakan hukum yang menimbulkan ketidakpastian di Kementerian Hukum dan HAM.

Ia juga menyoroti kebijakan “pagar laut” Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta konflik Menteri Kesehatan dengan profesi medis yang dinilai memperburuk citra kabinet.

Lebih jauh, mantan Ketua DPP Partai Golkar tiga periode itu menilai sejumlah kementerian hanya terjebak pada rutinitas administratif tanpa inovasi berarti.

“Padahal rakyat menunggu gebrakan progresif. Kalau hanya sibuk laporan dan rapat tanpa arah, itu sama saja political decay dalam bentuk lain,” tegasnya.

Menjawab pertanyaan soal peran historis SOKSI, Ali Wongso menegaskan organisasi yang lahir tahun 1960 itu tetap konsisten memperkuat demokrasi Pancasila dengan paradigma politik negara, bukan politik kekuasaan.

“Pendiri SOKSI, Pak Suhardiman, telah menanamkan disiplin dan orientasi prestasi. Kami diajarkan setia kepada negara, bukan kepada kepentingan sempit. Itu sebabnya kami mendukung penuh Presiden Prabowo untuk membersihkan kabinet dari political decay,” tegasnya.

Terkait isu “Geng Solo” yang mencuat pasca demonstrasi rakyat Agustus lalu, Ali Wongso menegaskan pentingnya sikap objektif.

“Negara ini lebih besar dari geng manapun. Siapa pun menteri yang terbukti menjadi bagian political decay, jika berjiwa besar, harus siap diganti. Itu hak prerogatif Presiden,” katanya.

Menurut mantan Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar itu, Presiden tentu akan memilih pengganti yang bersih, dipercaya publik, berpihak pada rakyat, serta sejalan dengan visi-misi Astacita dan agenda besar Paradoks Indonesia.

“Presiden tidak butuh penjaga kursi, melainkan pejuang perubahan yang problem solving oriented,” ujarnya.

Ali Wongso menutup wawancara dengan pesan dukungan moral kepada Presiden Prabowo yang pernah berkomitmen menyingkirkan siapa pun yang tidak setia kepada negara.

“Sekarang saatnya membuktikan janji besar itu, agar Presiden dikenang sebagai pemimpin bangsa yang berani melawan korupsi dan membangun legacy besar untuk generasi mendatang,” pungkasnya. ( Achmad Hidayat)